Indonesia disadap

MPR Desak Pemerintah Tegas Soal Penyadapan AS

JAKARTA - Majelis Permusyawaratan Trakyat (MPR) meminta pemerintah bersikap tegas dan melayangkan protes ke Amerika Serikat (AS) yang diketahui telah melakukan penyadapan terhadap Indonesia. AS dibantu Australia menyadap Indonesia terkait dengan sengketa perdagangan Negeri Paman Sam itu.

"Harus minta klarifikasi. Kita harus punya sikap kalau memang dua negara itu bersikap tidak bersahabat," kata Ketua MPR Sidarto Danusubroto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2014).

Sidarto mengakui, kedua negara tersebut memiliki peralatan teknologi yang sangat canggih, sehingga bisa mudah menyadap negara-negara lain yang diinginkan. Bahkan politikus PDI Perjuangan ini mengatakan, AS dan Australia memiliki peta yang sangat detail negara-negara di seluruh dunia.

"Satelit-satelit kan dimiliki mereka. Mereka selalu punya peta setiap negara, bisa dimonitor oleh dia. Kita harus sikapi hal yang sama, Amerika dan Australia," harapnya.

Dugaan penyadapan terbaru ini terbongkar oleh dokumen NSA yang dibocorkan oleh Edward Snowden. Dokumen itu diperoleh oleh The New York Times dan disebar oleh The Guardian. Penyadapan tersebut terjadi pada 2013 dan seperti mengulang ulah Negeri Kanguru yang melakukan penyadapan terhadap Presiden SBY dan Ibu Negara Ani Yudhoyono.

Berdasarkan dokumen yang diperoleh The New York Times, NSA bersama dengan Australia Signals Directorate (ASD), melakukan penyadapan terhadap sebuah firma hukum AS. Firma hukum tersebut mewakili Indonesia ketika terlibat sengketa perdagangan dengan Amerika. Sengketa tersebut termasuk masalah perdagangan udang serta rokok kretek.

ASD bersama dengan NSA juga diketahui memperoleh data enskripsi milik Indosat dan Telkomsel. Menurut dugaan, kedua badan intelijen tersebut memperoleh 1,8 juta data.
(GIC)